Menghitung Bulir-bulir Beras

Masyarakat Indonesia sangat bergantung dengan beras. Sebab dari dulu hingga sekarang, hasil dari tanaman padi ini memang jadi bahan makanan utama orang-orang di negeri ini. Waktu kecil, orangtua saya akan marah besar apabila saya terlalu banyak jajan dan membuat saya tidak makan nasi. Sampai-sampai, ada ungkapan di masyarakat “belum makan namanya kalau belum makan nasi”.

Saya juga jadi ingat ketika masa ngekos, bukan hal yang jarang saya makan mi instan pake nasi. Saking mengerikannya keuangan anak kos-kosan heuheu. Padahal kan keduanya sama-sama mengandung banyak karbohidrat.

“Tapi tak apalah, yang penting kenyang dan yang penting bisa makan kalau sudah makan nasi.”, gumam saya dulu.

Beras juga jadi komoditas yang penting di kalangan emak-emak. Mereka harus pintar-pintar mengelola keuangan untuk menyediakan nasi untuk keluarganya. Jika harga naik, tambahlah pikiran mereka. Kan kasihan :((

Memang komoditas satu ini jadi perhatian besar oleh setiap pemerintahan di Indonesia. Tentunya semua tidak lupa salah satu kebanggaan terbesar saat era Presiden Soeharto adalah bisa swasembada beras dan tentu saja jadi salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. 

Menurut data BPS yang didapat dari Survei Sosial Ekonomi Nasional September 2017, beras dikonsumsi 98,53% orang Indonesia dan setiap orang rata-rata mengonsumsi beras sebanyak 111,58 kg/tahun, sekitar 2,15 kg per minggu.  Beras termasuk ke dalam volatile goods yaitu komoditas yang harganya mudah naik-turun dan sangat berpengaruh ke kenaikan harga barang. Misalnya saja, harga beras berperan sebesar 38,7 persen dari inflasi yang tinggi pada Januari 2018 yang mencapai 0,62 persen. Kalau kita ingat lagi, memang harga beras di awal tahun naik tinggi karena stok yang tidak mampu mengimbangi permintaan.

Selain itu, masalah soal impor beras juga jadi perhatian. Satu pihak mengatakan, negara kita harus impor karena stok kurang dan akibatnya harganya bisa naik tinggi. Pihak lain ngomong “Ah, stok kita banyak kok, ngapain impor?” Tapi ada juga tuh pihak lain yang bisa tiba-tiba bilang “Pemerintah gimana sih, impor mulu.”, sekejap kemudian bilang “Wei harga beras tinggi wei! Pemerintah gagal nyedian stok.” Kan kasihan atuh disalahin mulu :((

Sampai pada akhirnya, disimpulkan ada yang salah dari data beras. Simpelnya gini.

“Data bilang, kita surplus banyak. Tapi kok beras hilang di pasar dan harganya tinggi? Salah dimana ini?”

Kemudian si cewek bilang sama cowoknya “Kamu yang salah mas. Lelaki memang selalu salah.” 

Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik sebagai lembaga penyedia data independen ditunjuk untuk mengatasi masalah ini. BPS tidak bekerja sendiri dengan melibatkan Kementrian ATR/BPN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Kementerian Pertanian. Rilis data beras sementara dihentikan pada tahun 2016 dan 2017. Mereka bekerja selama sekitar 3 tahun hingga pada akhirnya baru-baru ini merilis data beras dengan metodologi terbaru, yang harapannya saat ini jadi metode yang terbaik untuk ke depannya dipakai menggantikan metode yang lama.

Gambaran singkat dari metode ini yaitu pertama menentukan luas lahan baku sawah oleh Kementerian ATR/BPN. Kedua, menetapkan luas panen dari metode Kerangka Sampel Area (KSA) oleh BPS dan BPPT. Ketiga, menetapkan produktivitas per hektar melalui Survei Ubinan oleh BPS dan Kementan. Dan terakhir, menentukan angka konversi Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG) lalu dari GKG ke beras melalui Survei Konversi Gabah ke Beras (SKGB) oleh BPS.

Hasilnya, angka luas lahan baku sawah 2018 jumlahnya 7,1 juta hektar, turun dari 7,7 juta hektar. Kemudian didapat total produksi padi sebesar 56,54 juta ton Gabah Kering Giling. Ohiya, produksi padi didapat dari mengalikan luas panen dengan produktivitas. Terakhir, melakukan konversi ke beras dan dapatnya 32,42 juta ton beras yang jadi hasil para petani di Indonesia tahun 2018.  Fiuh, tahapan yang panjang bukan?

Fakta lain adalah hasil dari metode ini berbeda dengan prediksi jika menggunakan metode yang lama dengan perbedaan sekitar 30 persen. Itu jumlah yang banyak sih ya. Kemudian jika dibandingkan dengan jumlah konsumsi beras sebesar 29,57 juta ton, memang terdapat surplus 2,85 juta ton which is berbeda dengan angka sebelumnya yang katanya surplus 13,03 juta ton.

Tapi, satu hal yang harus diingat adalah ketersediaan beras tiap bulan itu beda-beda. Pada bulan Oktober sampai Januari, malah jumlah konsumsi lebih tinggi daripada produksi beras pada bulan itu. Secara, bulan-bulan itu para petani lagi asyik-asyiknya nanam padi dibanding panen. Di bulan ini lah pemerintah harus concern ke stok dan harga beras. Hal itu pula yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya harga beras akan naik pada masa pergantian tahun.

Lalu jika mengacu ke Survei Kajian Cadangan Beras tahun 2015 (yaelaa data lagi, memang nih ya anak statistik) mayoritas sebaran beras di Indonesia, 44 persen ada di rumah tangga produsen. Artinya jadi PR pemerintah, khususnya bulog, untuk memastikan aliran beras dari produsen ke konsumen lancar.

Keputusan impor beras atau tidak kita kembalikan ke pemerintah. Ohiya ingat juga loh dengan kondisi kesejahteraan petani lokal. Pemerintah harus cerdas melihat data ini. Eh bukan cuma pemerintah juga sih, mereka mereka politisi yang banyak memberi pernyataan. Yah paling tidak, setelah membaca pemaparan saya yang tidak seberapa ini, kamu juga yang baca bisa lebih ngerti konteks keseluruhan tentang beras kita tercinta ini. Kamu, iya kamu.

Data beras dengan metode terbaru dan lebih canggih ini tentunya diharapkan dapat mengurangi polemik mengenai ketahanan pangan di Indonesia. Data dijadikan dasar menerapkan program yang akan dilakukan dan juga evaluasi, dalam hal ini evaluasi kinerja dari Kementerian Pertanian. Data adalah hal yang penting, karena tanpa data, membangun Indonesia ibarat membangun sebuah bangunan megah tanpa masterplan dan gambar rancangan. Mau jadi apa orang-orang yang tinggal di dalam bangunan itu? Xixixi.